Cara Mengubah Sertifikat HGB Menjadi SHM

Cara Mengubah Sertifikat HGB Menjadi SHM

Kadang kala kita merasa repot saat mengubah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Namun demikian, hal ini sangat penting dilakukan. Dengan Surat Hak Guna Bangunan (HGB), pemilik hanya dapat memanfaatkan tanah milik negara. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), pemiliklah yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Dalam jangka panjang, biaya pengurusan SHGB bisa berkali-kali lebih besar dibanding dengan menaikkan SHGB menjadi SHM. Maklum, jika SHM hanya diurus sekali, SHGB harus diurus setiap 20 tahun sekali. Apalagi proses perpanjangannya akan sama seperti membuat SHGB untuk pertama kali.

Cara mengurus perubahan status SHGB menjadi SHM sendiri pada dasarnya mudah. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:

1. Siapkan berkas: SHGB asli, salinan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), KTP, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) terakhir, surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

2. Isi formulir dari Badan Pertanahan Nasional, serahkan berkas, bayar biaya perkara resmi sebesar Rp50.000.

3. Tunggu proses pengurusan normal 3-10 kerja.

Aturan baru PP No. 128/2015 menetapkan untuk per bidang nya dikenakan tarif resmi PNBN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 50.000,–/bidang. Biaya pengurusannya tergantung, gratis kalau diurus sendiri dan ada biayanya bila menggunakan jasa pihak ketiga. Kalau tidak punya waktu mengurusnya, Anda bisa memakai jasa notaris. Calo juga kerap menawari, tapi tentu saja notaris lebih terpercaya.

Besarnya biaya untuk meningkatkan hak jadi hak milik saat ini hanya 50.000 rupiah untuk luas kurang dari 600 m2. Sementara untuk luas tanah yang lebih dari 600 m2 biaya permohonan akan dikenakan biaya pengukuran dan konstatering report yang besarnya dihitung berdasarkan luas, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Berikut tarif biaya untuk permohonan hak milik untuk tanah lebih dari 600 m2:

Biaya pengukuran = {(luas tanah/500) x 120.000} + 100.000

Biaya konstatering report = {(luas tanah/500) x 20.000 + 350.000}/2

Peraturan BPN (Badan Pertanahan Nasional), peningkatan hak milik hanya diberikan kepada WNI Perorangan hanya peruntukan rumah tinggal saja, jadi peruntukan ruko tidak bisa ditingkatkan dari HGB ke SHM. Jika ingin menggunakannya sebagai tempat usaha (berupa ruko atau kantor) maka hanya boleh memegang HGB. Jadi cukup memperpanjang masa HGB. Kalau ada ruko yang SHM, memang pada saat bangunnya sudah diatas tanah hak milik sebelumnya.

Source: propertindo123.com